Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemda Th. 2018

Salatiga-31/10/2018

"Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan", ujar Budi Wibowo, Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembukaan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis Intansi Pemerintah Daerah Tahun 2018 di Hotel Laras Asri Salatiga.

Asisten Administrasi menyampaikan juga bahwa sebelum diterbitkannya Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebenarnya telah memberikan acuan bagi setiap Instansi Pemerintahan untuk menyusun Peta Proses Bisnis sejak beberapa tahun lalu melalui Permenpan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process), namun belum bisa dioptimalkan bersama bahkan di semua Pemerintah Daerah seluruh Indonesia belum ada yang berhasil menyusunnya karena memang tidak mudah dan membutuhkan proses yang cukup rumit dan panjang. Padahal dokumen ini sangat penting, strategis dan sering menjadi pertanyaan ketika kita berinteraksi dengan stakeholder baik antar pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun dari pihak swasta.

Oleh karena itu, Budi Wibowo sangat berharap dengan momentum terbitnya regulasi yang baru ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mewujudkan target yang tertunda yaitu Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se - Jawa Tengah. Proses bisnis yang disusun akan menembus dan melintasi sekat-sekat struktur organisasi dan tugas pokok fungsi masing-masing yang selama ini mungkin belum terpikirkan sehingga dibutuhkan pembahasan, diskusi, penyelarasan dan membangun kesepakatan sehingga peta proses yang efektif dan efisien bisa tergambarkan dengan tepat, demikian juga kedudukan, peran dan fungsi masing-masing perangkat daerah maupun unit kerja untuk mendukung kebijakan daerah bisa terlukiskan dengan jelas, perangkat daerah atau unit kerja mana yang mempunyai peran/fungsi utama, peran/fungsi pendukung ataupun peran/fungsi penunjang sehingga memudahkan dalam menetapkan prioritas penganggaran daerah.

"Saya juga berharap, dengan penyusunan peta proses bisnis ini sekaligus mengevaluasi proses dan prosedur yang selama ini berjalan, baik yang sudah ditetapkan dengan SOP maupun yang belum mohon bisa dievaluasi efektivitas dan efisiensinya serta keterpaduan antar lembaganya karena sejatinya Peta Proses Bisnis merupakan induk dari semua SOP ataupun proses/prosedur yang dijalankan", lanjutnya.

Gambar Lainnya


Share this Post:

Berita Terkait