Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Biro Organisasi Setda Jawa Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang dihadiri dari seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kegiatan ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023. Jadikanlah momentum ini untuk menginternalisasi langkah reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah dan memotivasi jajaran birokrasi Perangkat Daerah untuk melakukan perubahan guna meningkatkan kinerja organisasi.

Pada Tahap seperti ini reformasi birokrasi nasional sudah pada tahap kedua. Pada tahap lima tahun kedua ini diwujudkan performance based bureaucracy, yaitu birokrasi berbasis kinerja, yang bercirikan : 1) Efektif, efisien dan ekonomis, 2) Berorientasi pada outcomes  (hasil), 3) Penerapan manajemen kinerja berbasis elektronik, dan 4) Individu PNS berkontribusi jelas terhadap kinerja organisasi. Pada saat ini, reformasi birokrasi nasional sudah berada pada tahap ketiga tahun 2020-2024, yang diwujudkan melalui Dynamic Governance, yakni pemerintahan dinamis yang bercirikan cepat, responsif, efisien dan adaptif terhadap perubahan global menuju birokrasi berkelas dunia. Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) atau self assesment , dengan nilai 85,88 (A/Memuaskan), dan telah dievaluasi oleh Kementerian PAN-RB pada tanggal 29 Juli 2019, akan tetapi sampai dengan saat ini hasilnya belum dirilis. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PERMEN-PANRB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, pada PMPRB 2019 tidak hanya menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Pemda, tetapi sampai dengan tingkat Perangkat Daerah.

Dengan Hal tersebut, Sesuai harapan Bapak Gubernur Jawa Tengah, Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah tidak hanya berlaku pada lingkup Pemerintah Provinsi, tetapi juga di seluruh Instansi Pemerintah yang ada di Jawa Tengah, baik Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah harus didukung oleh Rencana Aksi yang jelas, konkret, dan konsekuen, baik ditingkat Pemda maupun di tingkat Perangkat Daerah. Bentuk realisasi perencanaan reformasi birokrasi adalah dengan menyusun Rencana Aksi (Action Plan) secara tertulis/terdokumentasi, sehingga bisa dijadikan acuan, direview dan dievaluasi. Sama halnya dengan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di tingkat Pemda, Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah juga mencakup delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni : 1) manajemen perubahan, 2) penataan peraturan perundang-undangan, 3) penataan dan penguatan organisasi, 4) penataan tatalaksana, 5) penataan sistem manajemen SDM, 6) penguatan akuntabilitas, 7) penguatan pengawasan dan 8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gambar Lainnya


Share this Post:

Berita Terkait