Evaluasi Wbk /wbbm Prov

Salah satu tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi adalah semakin banyaknya unit kerja pelayanan publik pada instansi pemerintah yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), karena dengan predikat tersebut artinya unit kerja sudah sangat minim terhadap pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang dilaksanakan.

          Baru-baru ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan evaluasi terhadap Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah bertempat di Hotel Sahid Jaya, Jl. Gajahmada No.82, Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, evaluasi diikuti oleh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 16 (enam belas) Kab/Kota di Jawa Tengah yang meliputi 4 (empat) RSUD Provinsi Calon WBBM dan 2 (dua) RSJD dan DMP PTSP sebagai Unit Kerja Calon WBK, sedangkan untuk Kabupaten /Kota rata-rata Unit Kerja Calon WBK/WBBM meliputi RSUD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kecamatan , Puskesmas dan Badan Kepegawaian Daerah.

          Dalam pengarahannya Kementerian PAN RB yang disampaikan oleh Asisten Deputi Pengaduan Aparatur dan Masyarakat sebagai ketua Tim Evaluasi Drs. Agus Uji Hantara, ME mengatakan bahwa Provinsi dan Kab/Kota se Jawa Tengah dalam Implementasi RB nya sudah bagus, hal ini nampak dari semakin meningkatnya jumlah Kab/Kota yang mengusulkan Unit Kerjanya sebagai WBK/WBBM untuk itu kedepan agar lebih dimantapkan lagi tidak hanya sekedar mengejar predikat tetapi bagaimana bukti nyata bahwa pelayanan publik semakin baik dan berkualitas yang ditandai

dengan semakin meningkatnya nilai kepuasan masyarakat dan semakin minimya pengaduan terhadap pelayanan yang kita berikan. Kementerian PAN RB juga mengapresiasi terhadap Provinsi dan Kab/Kota se Jawa Tengah, karena se Indonesia Jawa Tengah paling banyak mengusulkan Unit Kerja sebagai WBK dan WBBM.

          Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah DR. Ir. Ihwan Sudrajat, MM dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa masyarakat harus tahu apa itu WBK dan WBBM yang sudah diraih oleh Instansi Pemerintah, karena predikat itu merupakan usaha dan niat baik  Instansi Pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria  dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria  manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. di akhir sambutan Kepala Biro Organisasi mengajak kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM untuk betul-betul mengimplementasikan dan tidak hanya pemenuhan dokumen saja dan yang lebih penting mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan paham apa itu WBK dan WBBM, sehingga kinerja yang sudah kita hasilkan betul-betul bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Gambar Lainnya


Share this Post:

Berita Terkait