Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta-15/11/2018

"Pelaksanaan Reformasi Provinsi DI Yogyakarta sudah dimulai sejak tahun 1946 berdasar pada Maklumat Presiden, Panrah Projo. Saat ini Provinsi DIY tetap mengacu pada Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Hanya saja disesuaikan dengan budaya lokal, letak geografis, dll. Jadi akan terlihat hal-hal mana saja yang perlu di reformasi. Pemprov DI Yogyakarta menggunakan RPJMD sebagai acuan untuk menentukan arah kebijakan di masa yang akan datang" penjelasan Kabag Tata Laksana Setda Provinsi DIY, Bapak Hari Megeng, S.IP, MM pada saat menerima rombongan study orientasi dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.

Di tahun 2017 indeks RB Provinsi DI Yogyakarta sudah mencapai angka 76,73 (peringkat BB). Hal ini juga berimbas pada nilai LAKIP nya pada tahun 2017 yang sudah ”A.” Adapun pelaksanaan di 8 area perubahan Pemprov DIY :

1. Bidang Organisasi;

Penataan kelembagaan di Pemprov DIY mengakibatkan jumlah jabatan struktural berkurang meskipun jumlah  lembaganya tetap. Eselonisasi sampai level IV b untuk jabatan Kasubbag TU SMA/SMK. Bahkan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk kategori besar semisal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Dinas PU ditunjuk Wakil Kepala Dinas.

2. Bidang Tata Laksana

Pemakaian aksara jawa pada kop surat di masing-masing OPD.

3. Penguatan Pengawasan

Untuk pembuatan Rencana Kerja (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Analisis Standar Belanja (ASB)-yang dibuat oleh Biro Organisasi; melalui system e-budgeting. Sehingga usulan RKPD ke Bappeda dapat langsung dilihat oleh masyarakat. Biro Organisasi Setda Provinsi DIY, khususnya Bagian Reformasi Birokrasi mengawal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

4. Akuntabilitas Kinerja

Nilai-nilai Budaya Kerja “SATRIYA” (Selaras, Akal budi, Teladan, Rela melayani, Inovasi, Yakin percaya diri, Ahli) mengacu pada Peraturan Gubernur DIY nomor 72 tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2017, OPD yang sudah meraih predikat Wjar Tanpa Pengecualian (WTP) ada 5, sedangkan yang sudah memenuhi kriteria Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ada 2 OPD. Selain itu untuk mencegah supaya tidak terjadi kasus OTT, Sekda Kab/Kota di Pemprov DIY dipilih dari Pemerintah Provinsi DIY.

5. Sumber Daya Manusia

Penetapan pejabat eselon belum dilakukan melalui talent pool, tetapi untuk pengisian eselon IV dipilih dari peserta Diklatpim IV yang berprestasi.

6. Per Undang-undangan

Instansi berprestasi mendapatkan bonus tambahan TPP yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur. Hal ini memacu instansi untuk berlomba-lomba mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional.

7. Pelayanan Publik

Penerapan 1 OPD 1 inovasi berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat

8. Manajemen Perubahan

Sudah menuju Jogja Smart Province dimana seluruh Kabupaten/Kota terintegrasi, termasuk e-planning, e-budgeting sampai e-gov, termasuk di dalamnya aplikasi Jogja Istimewa.

 

Gambar Lainnya


Share this Post:

Berita Terkait